Tidak semua SNI bersifat wajib untuk semua produk. Penetapan kewajiban bergantung pada pemberlakuan SNI oleh instansi yang berwenang, jenis produk, standar yang berlaku, dan ruang lingkup sertifikasinya.
01. Membedakan SNI yang wajib dan sukarela
Identifikasi kategori produk dan kode HS sebagai pintu awal, lalu pastikan apakah ada peraturan pemberlakuan SNI wajib yang mencakup produk dimaksud. Nomor SNI saja tidak membuktikan kewajiban tanpa meninjau ruang lingkup peraturan pemberlakuannya.
Produk dengan fungsi, komposisi, atau spesifikasi berbeda dapat berada di luar cakupan suatu ketentuan. Oleh karena itu, katalog produk dan data teknis sangat membantu analisis.
02. Menentukan skema sertifikasi yang sesuai
Skema dapat berbeda berdasarkan produk dan ketentuan: ada yang melibatkan evaluasi dokumen, pengujian sampel, audit proses produksi, atau evaluasi lanjutan. LSPro dan laboratorium yang relevan harus dipilih sesuai ruang lingkup akreditasi atau penunjukan yang berlaku.
Bagi produk impor, identitas produsen, pemegang sertifikat, dan hubungan dengan importir perlu diperiksa berdasarkan skema yang dipersyaratkan.
03. Dokumen dan bukti yang perlu disiapkan
Siapkan identitas pelaku usaha, uraian dan spesifikasi produk, merek/tipe, informasi produsen, serta dokumen mutu atau uji yang sudah tersedia. Permintaan dokumen tambahan mengikuti standar dan skema sertifikasi tertentu.
Jangan menganggap sertifikat untuk satu merek atau tipe otomatis berlaku untuk seluruh variasi produk tanpa memeriksa ruang lingkupnya.
04. Hal yang sering menghambat sertifikasi
Ketidaksesuaian merek dan tipe, bukti teknis yang tidak lengkap, perbedaan standar, serta penentuan skema yang keliru dapat memperlambat proses. Sebelum memberi estimasi biaya dan waktu, ruang lingkup sertifikasi harus jelas.
Aksara membantu tahap pemeriksaan dan pendampingan; penerbitan sertifikat merupakan kewenangan lembaga penilai kesesuaian yang berwenang.