01. Validasi uraian dan klasifikasi barang
Kumpulkan komposisi, fungsi, bentuk, dimensi, standar teknis, kondisi baru/bekas serta tujuan penggunaan. Bandingkan dengan struktur BTKI, catatan HS dan informasi komoditas dalam INTR.
Pendampingan konsultan ketentuan lartas impor melalui penelaahan kebutuhan dan dokumen perusahaan. Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan.

Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan.
Informasi ini bersifat umum dan bukan penetapan izin. Persyaratan dapat berubah menurut HS, KBLI, profil perusahaan, dan aturan yang berlaku.
Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan. Perizinan yang relevan harus ditentukan dari fakta kegiatan dan dasar hukum yang berlaku. Hasil analisis awal bukan penerbitan izin.
Perusahaan akan dibantu menata informasi, memeriksa dokumen dan ketentuan resmi, menjelaskan kekurangan, serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai ruang lingkup yang disepakati.
Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan.
Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan.
Pemeriksaan kewajiban impor berdasarkan klasifikasi HS, uraian barang, negara asal, dan status perusahaan.
Panduan umum; verifikasi ketentuan terbaru pada instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Larangan dan pembatasan tidak cukup ditentukan dari nama barang dagangan. Keputusan operasional memerlukan HS yang tepat, spesifikasi produk, kondisi barang dan regulasi yang berlaku pada saat impor.
Kumpulkan komposisi, fungsi, bentuk, dimensi, standar teknis, kondisi baru/bekas serta tujuan penggunaan. Bandingkan dengan struktur BTKI, catatan HS dan informasi komoditas dalam INTR.
Periksa apakah pengaturan menggunakan HS penuh, uraian barang, pengecualian, persyaratan pengguna atau ketentuan tambahan. Jangan menyimpulkan semua barang dalam satu kelompok tarif memiliki kewajiban identik.
Satu HS dapat berkaitan dengan regulasi perdagangan, perindustrian, kesehatan, karantina atau standar produk. Susun daftar instansi dan jenis dokumen, kemudian identifikasi urutan pengajuan yang benar.
Cocokkan status izin, data importir, masa berlaku, jumlah, pelabuhan dan dokumen perdagangan. Jika klasifikasi masih diragukan, selesaikan analisis teknis lebih dulu ketimbang mengandalkan nama barang di invoice.
Materi ini membantu pemeriksaan awal. Persyaratan final, biaya, proses dan kelayakan ditentukan oleh peraturan yang berlaku, instansi serta data pemohon. Konten menunggu pemeriksaan substantif tim Aksara.
Hal yang perlu diperiksa lebih dalam
Larangan dan pembatasan tidak cukup ditentukan dari nama barang dagangan. Keputusan operasional memerlukan HS yang tepat, spesifikasi produk, kondisi barang dan regulasi yang berlaku pada saat impor.
Hasil pemeriksaan lartas bergantung pada HS, deskripsi nyata barang, status barang, dan instansi teknis.
Pisahkan kewajiban border dan post-border serta dokumen yang harus sudah tersedia sebelum kedatangan barang.
Setiap perubahan HS atau spesifikasi produk perlu ditelaah ulang karena lartas dapat berbeda.
Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan yang masih berlaku beserta lampiran dan ketentuan khusus produknya.
Butuh bantuan konsultan ketentuan lartas impor? Tim Aksara membantu perusahaan menelaah hasil klasifikasi HS, larangan/pembatasan, pengecualian, dan dokumen impor sebelum menentukan jalur permohonan yang sesuai. Pendampingan dilakukan berdasarkan dokumen dan kebutuhan nyata perusahaan; keputusan perizinan tetap berada pada instansi berwenang.
Ruang lingkup pendampingan dikonfirmasi berdasarkan data perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Kami tidak menjanjikan persetujuan izin karena keputusan berada pada instansi berwenang.
Tidak. Keputusan penerbitan berada pada instansi pemerintah yang berwenang. Kami membantu penilaian persyaratan dan pendampingan proses.
Cukup sampaikan kegiatan bisnis, jenis barang atau sertifikasi yang dibutuhkan, beserta dokumen awal bila tersedia.
Aksara menerima permintaan konsultasi dari perusahaan Indonesia dan asing untuk kebutuhan regulasi usaha di Indonesia.