Mengapa PP 28/2025 penting
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Kerangka ini menghubungkan legalitas kegiatan usaha dengan klasifikasi risiko dan persyaratan dasar. Bagi pemilik perusahaan, perubahan peraturan berarti data izin lama perlu dibandingkan dengan kebutuhan kegiatan riil, bukan hanya melihat apakah NIB sudah terbit.
Memulai dari kegiatan usaha, bukan dokumen
Langkah awal adalah menjabarkan produk atau jasa perusahaan, lokasi operasional, kapasitas, proses usaha, dan KBLI yang sesuai. Setelah itu, tingkat risiko dan persyaratan layanan OSS dapat diperiksa berdasarkan ketentuan terkini. Satu perusahaan dapat memiliki beberapa kegiatan dengan konsekuensi perizinan berbeda.
Membedakan NIB dan perizinan lanjutan
NIB merupakan identitas pelaku usaha dan bagian dari legalitas berbasis risiko. Namun kecukupan NIB bergantung pada kategori kegiatan, tingkat risiko, persyaratan dasar, dan izin penunjang yang mungkin diperlukan. Perlu pemeriksaan apakah sertifikat standar, izin, verifikasi, atau PB UMKU relevan.
Apa yang perlu diperiksa perusahaan eksisting
Cocokkan akta dan identitas pelaku usaha dengan NIB, KBLI, data lokasi, kapasitas, izin terdahulu serta kewajiban sektoral. Perusahaan yang mengubah bidang kegiatan atau memindahkan lokasi memerlukan analisis dampak perubahan terhadap perizinan yang sudah diterbitkan.
Proses audit kesiapan dokumen
Mulai dari daftar kegiatan, kumpulkan legalitas perusahaan dan persyaratan dasar, periksa status di OSS, lalu catat aspek yang perlu dikonfirmasi kepada instansi. Hasil asesmen adalah peta tindakan, bukan jaminan penerbitan izin.
Referensi resmi dan tindak lanjut
Gunakan PP 28/2025 beserta lampirannya, OSS, dan ketentuan teknis sektoral yang berlaku. Versi dan tanggal pemeriksaan sebaiknya dicatat dalam setiap analisis agar perubahan regulasi tidak terlewat.
Membaca keluaran OSS pada satu kegiatan usaha
Perusahaan memperoleh NIB tetapi pada rincian kegiatan OSS masih terlihat tahapan pemenuhan standar atau persyaratan izin. Kedua status ini harus dibedakan: legalitas identitas perusahaan tidak otomatis membuktikan seluruh kegiatan siap beroperasi.
Periksa KBLI 2025, skala usaha, lokasi, penilaian risiko dan tampilan pemenuhan perizinan. Catat dokumen yang sudah terbit, persyaratan yang belum dipenuhi dan izin penunjang kegiatan; gunakan panduan OSS sesuai status proyek, termasuk data transisi jika relevan.
Panduan umum; verifikasi ketentuan terbaru pada instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.