Pendampingan konsultan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penelaahan kebutuhan dan dokumen perusahaan. Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Informasi ini bersifat umum dan bukan penetapan izin. Persyaratan dapat berubah menurut HS, KBLI, profil perusahaan, dan aturan yang berlaku.
Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha. Perizinan yang relevan harus ditentukan dari fakta kegiatan dan dasar hukum yang berlaku. Hasil analisis awal bukan penerbitan izin.
Perusahaan akan dibantu menata informasi, memeriksa dokumen dan ketentuan resmi, menjelaskan kekurangan, serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai ruang lingkup yang disepakati.
Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Pendampingan identifikasi risiko dan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kegiatan usaha.
Panduan umum; verifikasi ketentuan terbaru pada instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
OSS menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga NIB, standar usaha, izin dan persyaratan penunjang tidak boleh dianggap identik untuk semua KBLI dan skala usaha.
Uraikan barang atau jasa yang dihasilkan, proses kegiatan, luas/fasilitas, lokasi proyek, skala dan KBLI yang relevan. Pastikan uraian KBLI diperiksa di OSS terbaru, terutama jika masih menggunakan kode lama yang mengalami konversi.
Teliti tingkat risiko dan jenis legalitas yang ditampilkan untuk setiap kegiatan. Bedakan dokumen yang sudah diterbitkan, standar yang belum diverifikasi, persyaratan yang belum dipenuhi dan izin penunjang kegiatan; status NIB saja tidak menjawab semuanya.
Kumpulkan kesesuaian tata ruang/lokasi, dokumen lingkungan dan bangunan apabila diwajibkan, serta informasi investasi dan tenaga kerja yang benar. Persyaratan dasar dan sektoral perlu diperiksa sebagai bagian dari keseluruhan kesiapan usaha.
Catat nomor permohonan, tanggal, kode KBLI, status pemenuhan serta pesan sistem. Bandingkan dengan dokumen resmi dan gunakan jalur bantuan apabila terdapat gangguan; jangan mengubah nilai kegiatan hanya untuk melewati validasi.
Materi ini membantu pemeriksaan awal. Persyaratan final, biaya, proses dan kelayakan ditentukan oleh peraturan yang berlaku, instansi serta data pemohon. Konten menunggu pemeriksaan substantif tim Aksara.
Hal yang perlu diperiksa lebih dalam
OSS menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga NIB, standar usaha, izin dan persyaratan penunjang tidak boleh dianggap identik untuk semua KBLI dan skala usaha.
Penentuan tingkat risiko mengikuti kegiatan usaha dan parameter sektoral, bukan hanya nama perusahaan.
Pembedaan NIB, sertifikat standar, izin, dan PB UMKU memengaruhi kapan usaha dapat mulai beroperasi.
Periksa pemenuhan standar, persyaratan dasar lokasi/lingkungan, dan kewajiban setelah izin terbit.
Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan yang masih berlaku beserta lampiran dan ketentuan khusus produknya.
Butuh bantuan konsultan perizinan berusaha berbasis risiko? Tim Aksara membantu perusahaan menelaah Cek KBLI serta tingkat risiko kegiatan; Identifikasi NIB, sertifikat standar atau izin yang diperlukan sesuai ketentuan sebelum menentukan jalur permohonan yang sesuai. Pendampingan dilakukan berdasarkan dokumen dan kebutuhan nyata perusahaan; keputusan perizinan tetap berada pada instansi berwenang.
Ruang lingkup pendampingan dikonfirmasi berdasarkan data perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Kami tidak menjanjikan persetujuan izin karena keputusan berada pada instansi berwenang.
Tidak. Keputusan penerbitan berada pada instansi pemerintah yang berwenang. Kami membantu penilaian persyaratan dan pendampingan proses.
Cukup sampaikan kegiatan bisnis, jenis barang atau sertifikasi yang dibutuhkan, beserta dokumen awal bila tersedia.
Aksara menerima permintaan konsultasi dari perusahaan Indonesia dan asing untuk kebutuhan regulasi usaha di Indonesia.
