Pendampingan konsultan perizinan usaha sektoral melalui penelaahan kebutuhan dan dokumen perusahaan. Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu.
Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu.
Informasi ini bersifat umum dan bukan penetapan izin. Persyaratan dapat berubah menurut HS, KBLI, profil perusahaan, dan aturan yang berlaku.
Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu. Perizinan yang relevan harus ditentukan dari fakta kegiatan dan dasar hukum yang berlaku. Hasil analisis awal bukan penerbitan izin.
Perusahaan akan dibantu menata informasi, memeriksa dokumen dan ketentuan resmi, menjelaskan kekurangan, serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai ruang lingkup yang disepakati.
Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu.
Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu.
Penelaahan persyaratan teknis tambahan yang ditetapkan sektor pengampu terhadap kegiatan usaha tertentu.
Panduan umum; verifikasi ketentuan terbaru pada instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Perizinan sektoral bergantung pada apa yang dikerjakan perusahaan dan barang/jasa yang dihasilkan. Karena itu dua perusahaan dengan NIB aktif belum tentu membutuhkan jenis izin penunjang yang sama.
Pisahkan kegiatan produksi, distribusi, impor, penyimpanan, pemasangan, layanan digital, kesehatan, atau konstruksi yang memang dilakukan. Bandingkan masing-masing dengan KBLI, lokasi dan sektor pengawas yang relevan.
Untuk setiap kegiatan, identifikasi regulator teknis, dasar hukum, portal pengajuan, identitas penanggung jawab dan keluaran administrasinya. Hindari menyimpulkan izin diperlukan dari istilah industri saja tanpa pemeriksaan ruang lingkup peraturannya.
Izin sektoral dapat memiliki prasyarat berupa legalitas badan usaha, izin dasar, pengujian produk atau keterangan lokasi tergantung sektornya. Buat urutan pemeriksaan sehingga tim tidak mengajukan dokumen lanjutan sebelum prasyaratnya tersedia.
Simpan daftar izin berikut masa berlaku, kewajiban pelaporan dan perubahan data yang memengaruhinya. Ketika KBLI, produk atau lokasi berubah, tinjau kembali izin yang sebelumnya diperoleh.
Materi ini membantu pemeriksaan awal. Persyaratan final, biaya, proses dan kelayakan ditentukan oleh peraturan yang berlaku, instansi serta data pemohon. Konten menunggu pemeriksaan substantif tim Aksara.
Hal yang perlu diperiksa lebih dalam
Perizinan sektoral bergantung pada apa yang dikerjakan perusahaan dan barang/jasa yang dihasilkan. Karena itu dua perusahaan dengan NIB aktif belum tentu membutuhkan jenis izin penunjang yang sama.
Petakan instansi teknis berdasarkan kegiatan KBLI, fungsi produk, dan risiko penggunaan barang.
Bedakan persetujuan melalui OSS dari sertifikasi, registrasi, atau rekomendasi yang dikeluarkan sistem sektoral.
Susun matriks dokumen perusahaan, hasil uji, bukti fasilitas, dan kewajiban masing-masing regulator.
Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan yang masih berlaku beserta lampiran dan ketentuan khusus produknya.
Butuh bantuan konsultan perizinan usaha sektoral? Tim Aksara membantu perusahaan menelaah Petakan aktivitas, produk dan instansi terkait; Periksa izin, sertifikat, pendaftaran atau standar sektoral sebelum menentukan jalur permohonan yang sesuai. Pendampingan dilakukan berdasarkan dokumen dan kebutuhan nyata perusahaan; keputusan perizinan tetap berada pada instansi berwenang.
Ruang lingkup pendampingan dikonfirmasi berdasarkan data perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Kami tidak menjanjikan persetujuan izin karena keputusan berada pada instansi berwenang.
Tidak. Keputusan penerbitan berada pada instansi pemerintah yang berwenang. Kami membantu penilaian persyaratan dan pendampingan proses.
Cukup sampaikan kegiatan bisnis, jenis barang atau sertifikasi yang dibutuhkan, beserta dokumen awal bila tersedia.
Aksara menerima permintaan konsultasi dari perusahaan Indonesia dan asing untuk kebutuhan regulasi usaha di Indonesia.
