01. Sebelum akta disusun
Tentukan pemegang saham, direksi/komisaris, pembagian kepemilikan, domisili dan kegiatan usaha. Pemeriksaan bentuk usaha harus sesuai kondisi para pihak serta aturan perseroan yang berlaku.
Pendampingan jasa pendirian pt pmdn melalui penelaahan kebutuhan dan dokumen perusahaan. Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas.

Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas.
Informasi ini bersifat umum dan bukan penetapan izin. Persyaratan dapat berubah menurut HS, KBLI, profil perusahaan, dan aturan yang berlaku.
Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas. Perizinan yang relevan harus ditentukan dari fakta kegiatan dan dasar hukum yang berlaku. Hasil analisis awal bukan penerbitan izin.
Perusahaan akan dibantu menata informasi, memeriksa dokumen dan ketentuan resmi, menjelaskan kekurangan, serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai ruang lingkup yang disepakati.
Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas.
Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas.
Pendampingan persiapan pendirian perseroan domestik dan pemetaan kewajiban perizinan sesuai aktivitas.
Panduan umum; verifikasi ketentuan terbaru pada instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Struktur pemilik modal dalam negeri adalah bagian dari rencana perusahaan, tetapi izin operasional tetap bergantung pada kegiatan dan persyaratan berusaha yang sebenarnya.
Tentukan pemegang saham, direksi/komisaris, pembagian kepemilikan, domisili dan kegiatan usaha. Pemeriksaan bentuk usaha harus sesuai kondisi para pihak serta aturan perseroan yang berlaku.
Setelah dokumen pendirian diproses melalui mekanisme yang berlaku, pilih KBLI sesuai kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Periksa rincian risiko serta dokumen yang diperlukan untuk setiap lokasi atau proyek.
Pisahkan nilai modal dalam dokumen perusahaan, rencana investasi dan realisasi proyek. Ketiganya memiliki tujuan administrasi berbeda dan tidak sebaiknya disamakan dalam penjelasan kepada regulator.
Periksa administrasi perpajakan, izin sektor, dokumen lokasi/lingkungan, serta LKPM jika terkena kewajiban. Buat daftar pengkinian ketika perusahaan menambah kegiatan, tempat usaha atau pemegang saham.
Materi ini membantu pemeriksaan awal. Persyaratan final, biaya, proses dan kelayakan ditentukan oleh peraturan yang berlaku, instansi serta data pemohon. Konten menunggu pemeriksaan substantif tim Aksara.
Hal yang perlu diperiksa lebih dalam
Struktur pemilik modal dalam negeri adalah bagian dari rencana perusahaan, tetapi izin operasional tetap bergantung pada kegiatan dan persyaratan berusaha yang sebenarnya.
Perusahaan modal dalam negeri tetap memerlukan kesesuaian akta, KBLI, OSS dan ketentuan investasi sektoral.
Pilih struktur pemegang saham dan pengurus yang sesuai dengan kegiatan serta tanggung jawab operasional.
Siapkan pemutakhiran data, pajak dan laporan kegiatan usaha setelah badan hukum terbentuk.
Sebelum mengambil keputusan, periksa peraturan yang masih berlaku beserta lampiran dan ketentuan khusus produknya.
Butuh bantuan jasa pendirian pt pmdn? Tim Aksara membantu perusahaan menelaah Tentukan struktur pendiri dan kepemilikan; Siapkan akta, administrasi badan hukum dan dokumen terkait sebelum menentukan jalur permohonan yang sesuai. Pendampingan dilakukan berdasarkan dokumen dan kebutuhan nyata perusahaan; keputusan perizinan tetap berada pada instansi berwenang.
Ruang lingkup pendampingan dikonfirmasi berdasarkan data perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Kami tidak menjanjikan persetujuan izin karena keputusan berada pada instansi berwenang.
Tidak. Keputusan penerbitan berada pada instansi pemerintah yang berwenang. Kami membantu penilaian persyaratan dan pendampingan proses.
Cukup sampaikan kegiatan bisnis, jenis barang atau sertifikasi yang dibutuhkan, beserta dokumen awal bila tersedia.
Aksara menerima permintaan konsultasi dari perusahaan Indonesia dan asing untuk kebutuhan regulasi usaha di Indonesia.